hotradero.multiply.com

Lusa lalu, telepon selular saya berdering dan seorang teman mengajak saya untuk menjadi panelis penilai calon presiden pada sebuah acara di TV. Sejenak ragu, namun akhirnya saya iya kan.

Pukul 19.30 saya menuju stasiun TV tersebut, yang terletak kompleks pertokoan Senayan City. Ada tawaran untuk makan malam, tapi saya sudah keburu makan di rumah dan lebih sibuk mencari dan mencatat angka-angka perekonomian nasional. Ternyata ada empat calon presiden yang hadir, yaitu Yusril Ihza Mahendra, Rizal Mallarangeng, Fajrul Rahman, dan Ratna Sarumpaet.

Sebagai panelis, saya mengambil bagian menilai dan menguji capres terkait soal ekonomi bersama dengan Mas Ade (Komunikasi UI), Indra J. Piliang (CSIS Politik), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina). Berempat kami "menguji" para calon presiden.

Menguji wawasan ekonomi seorang calon presiden - menurut saya amat penting. Dan atas hal itu saya merasa beruntung. Kenapa? Karena ekonomi selalu menyangkut pilihan - dan dalam skala nasional - tidak ada pilihan yang mudah. Semua pilihan ekonomi adalah sulit. Semata-mata karena setiap pilihan memiliki konsekuensi biaya. Ada ongkos yang harus ditanggung. Dan kesadaran akan biaya itu - yang membedakan antara seorang calon presiden sungguhan dan mereka yang main-main.

Pada pembukaan acara - dua pihak berdebat: Rizal Mallarangeng dan Yusril Ihza Mahendra. Saya membuka dengan pertanyaan tentang pilihan pemerintahan: Pemerintahan Besar (Big Government) versus Pemerintahan Kecil (Small Government). Kedua capres memilih Small Government. Tetapi ketika saya katakan bahwa pengeluaran rutin terbesar pemerintah RI adalah membayari PNS (Pegawai Negeri Sipil) - Rizal Mallarangeng sepertinya bisa membaca jebakan yang saya pasang, dan menyajikan pendapat bersifat netral soal jumlah PNS dan performa kerja para PNS (kalau bisa disebut bekerja...). Yusril terjebak. Ia mengatakan bahwa mengurangi jumlah PNS tidak bisa secara dadakan -- tetapi harus berkala lewat program pensiun normal. Ini jelas kontradiktif dengan dukungannya terhadap Small Government. Seberapa banyak sih jumlah PNS dan pengeluaran pemerintah atas PNS - yang bisa berkurang semasa 5 tahun masa jabatan presiden?? Tentu tidak banyak.

Pada kesempatan berikutnya saya juga menekan calon presiden soal infrastruktur Indonesia yang sedemikian payah kuantitas (dan kualitasnya). Rizal dengan cepat menyambar pertanyaan saya dan menekankan fakta yang ia miliki - serta apa yang menurutnya harus dikerjakan. Sementara Yusril (kembali) terjebak pada masalah status hukum pembebasan tanah... (padahal yang saya tekankan adalah SELURUH proyek infrastruktur - bukan semata jalan tol...).

Anda tentu bisa paham skor seperti apa yang saya berikan antara Yusril dan Rizal.

====

Sesi debat calon presiden antara Fajrul Rahman dan Ratna Sarumpaet tidak menarik lagi. Keduanya terlalu mirip satu sama lain. Keduanya terjebak pada keinginan untuk populer (at all cost). Mulai dari ngomog anti-neolib, nasionalisasi Freeport, Exxon-Cepu, Natuna -- sampai dengan mengemplang utang luar negeri dengan alasan banyak utang haram.

Saya menyentil nafsu menasionalisasi itu dengan fakta bahwa nasionalisasi sudah pernah dilakukan jaman Bung Karno - dan ternyata semua perusahaan Belanda yang dinasionalisasi keadaannya tidak bertambah bagus. Yang ada tambah jeblok. Perusahaan tersebut menjadi sarang korupsi dan sumber dana politik kotor. Fajrul berkilah bahwa korupsi adalah masalah terpisah - dan ia sangat yakin nasionalisasi tidak jadi masalah asal kita bisa membersihkan korupsi... (lalu apakah kompetensi manajemen tidak penting. Apa iya SDM BUMN kita lebih bagus daripada SDM sektor swasta???)

Untuk soal penghapusan / penundaan utang luar negeri -- saya menyindir keduanya dengan mengatakan bahwa dengan mengemplang utang luar negeri - itu sama saja dengan mencuri duit orang. Kita boleh saja kecurian, tapi bukan berarti kita boleh mencuri. Masak presiden menyuruh mencuri? Keduanya naik pitam karena saya sebut begitu. Ratna sempat mengatakan bahwa Nigeria bisa dapat diskon utang besar. Mengapa kita tidak?

Saya menimpali bahwa Nigeria memperoleh diskon utang karena negara itu merundingkannya dalam kerangka Paris Club. Presiden Obassanjo merelakan dua menterinya dipenjara karena terbukti korupsi -- demi menunjukkan keseriusan pemerintah Nigeria. Itu sebabnya Nigeria dapat pemotongan utang.

Indonesia yang telah menyatakan keluar dari bantuan IMF jelas sudah tidak bisa lagi masuk ke Paris Club - melainkan masuk ke London Club (utang komersial). Meminta skema Paris Club, padahal sudah ada di London Club - jelas hanya akan menjadi bahan tertawaan komunitas finansial dunia. Toh Indonesia sendiri yang dulu berkeras keluar dari skema bantuan IMF. Harus konsekuen dong...

Di sisi lain, utang luar negeri terbesar Indonesia adalah kepada Jepang - dengan tingkat bunga yang sangat rendah dan tenor sangat panjang. Mengemplang utang Jepang - sama dengan bunuh diri secara ekonomi. Mengapa? Itu berarti menikam pihak yang telah sedemikian longgar terhadap bunga. Sikap kurang ajar. Lagipula karena Jepang adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber surplus dagang - meminta Jepang memotong utang berkonsekuensi hancurnya hubungan dagang kita.

"Usulan" Ratna Sarumpaet menunda utang - juga sama bodohnya. Apa iya utang yang ditunda dapat membuat total utang kita menurun? Tentu tidak. Setiap penundaan hanya berarti utang kita meningkat (dan toh tetap harus dibayar).

Dengan porsi utang luar negeri terhadap PDB sebesar sekitar 36% -- posisi Indonesia jauh lebih baik daripada pemerintah Inggris dan Amerika misalnya, yang posisi utangnya 60% terhadap PDB. Jepang saja tingkat utangnya 120% PDB.

Tingginya tingkat pertumbuhan PDB menjadi alasan bahwa utang bersifat relatif. Sejauh PDB kita bisa tumbuh lebih cepat daripada utang kita -- maka ekonomi kita makin sehat dan kuat. Cara paling jitu untuk mengendalikan utang adalah dengan cara bertumbuh secepat-cepatnya. Untuk apa mengurangi utang kalau ternyata malah membuat ekonomi tidak tumbuh, atau malah ambrol?

Utang itu membeli waktu. Membeli kesempatan. Ini penting bagi negara dengan penduduk muda seperti Indonesia.

====

Sangat jelas bahwa pameo "It's the economy, stupid" yang dulu dicanangkan dan mendorong kemenangan Bill Clinton di Amerika - ternyata juga bisa menjadi tolok ukur dana menilai para calon presiden Indonesia.

Top Job sebagai Presiden RI - mensyaratkan kemampuan mengambil pilihan-pilihan sulit dan membayar harga atas setiap pilihan. Tidak semua pihak bisa puas, tetapi pilihan memang harus diambil.

Pilihan.
Itulah ekonomi sesungguhnya...